Bimtek Paten FP Unila

Suasananya

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3

Pengelola Sistem HKI Fakultas Pertanian adalah yang terbaik di level-nya, pernah membukukan rekor MURI yaitu pendaftar hak cipta terbanyak yaitu 101 dokumen dalam 4 bulan. Konsep pengelola sistem (hak) kekayaan intelektual fakultas diangkat oleh Sekretaris Puslitbang HAKI di forum Rakornas ASKII di GKB 4 UM Malang.

Ternyata konsep ini digagas oleh Pak Aman, salah satu pengurus ASKII, dalam tajuk materi struktur organisasi sentra. Sebutannya adalah gugus tugas dengan SK Dekan, suatu tim di fakultas yang memberi pelayanan kekayaan intelektual. Hal ini sangat membantu meringankan tugas serta membuat koordinasi dengan inventor-inventor di fakultas lebih tanggap dan mendalam.

Arahan pak Budi, Ketua ASKII, pertama, perlu dibahas peraturan yang jelas tentang kekayaan intelektual di tingkat universitas terkait: 1) Pembinaan –> ditangani oleh Ketua dan Sekretaris [kabid <adm> umum & keu], 2) Dokumentasi –> ditangani oleh Kabid umum & keu], 3) Pengurusan [pendaftaran] –> ditangani oleh Kabid umum & keu, 4) Pengelolaan –> ditangani oleh Ketua dan Sekretaris, 5) Pemanfaatan [komersialisasi] –> ditangani oleh kabid hukum & promosi, 6) Kelembagaan –> ditangani oleh Ketua dan Sekretaris, 7) Pendanaan –> ditangani oleh institusi yang menaungi Puslitbang HAKI yaitu LPPM.

Kedua, penyiapan staf yang kompeten terdiri atas: 1) Manajemen alih teknologi, 2) Paten drafter, 3) Lawyer, 4) Evaluator HAKI, 5) Auditor HAKI. Sebenarnya konsep Puslitbang HAKI sudah mendekati arahan pak Budi ini. Simak di URL http://haki.unila.ac.id/?p=223

Manajemen alih teknologi bisa ditangani oleh kabid tekno dan lisensi. Diharapkan kader yang mengisi jabatan ini dari FT, FP, FK, dan FMIPA. Demikian pula urusan paten drafter ditangani kabid tersebut.

Lawyer bisa ditangani oleh kabid hukum dan promosi. Diharapkan kader yang mengisi jabatan ini dari FH dan Fisip. Urusan hukum terkait juga pembuatan contract drafting. Urusan promosi terkait juga komersialisasi kekayaan intelektual.

Evaluasi HAKI terkait urusan meng-evaluasi diri, evaluasi untuk menghasilkan perencanaan kerja-kerja HAKI yang lebih baik. Urusan ini bisa ditangani oleh kabid humas dan litbang. Diharapkan kader yang mengisi jabatan ini bisa dari berbagai fakultas tertentu, khususnya yang terbiasa melaksanakan penjaminan mutu.

Auditor HAKI terkait urusan dengan kekayaan intelektual itu sendiri termasuk valuasi asset Kekayaan Intelektual. Urusan ini bisa ditangani oleh Kabid keuangan dan umum. Diharapkan kader yang mengisi jabatan ini dari FEB. Di-share di WAG Kekayaan Intelektual.

Tinggalkan Balasan