FGD Komunitas HAKI Lampung – 9

KOMPILASI HASIL FGD 26 10 2015 KE WORKSHOP 21 03 2017 DALAM RANGKA PENGUATAN SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI UMKM, PENELITI (PENGEMBANG), DAN PENGUSAHA (PPBT) GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING PEREKONOMIAN

Berikut sebaran keikutsertaan pada FGD dan WORKSHOP

FGD WORKSHOP PERAN
absen Kanwil Kemenkumham Perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
absen FH Unila Konsultan Hukum /HAKI, Advokat, Pengacara
ikut FT Unila Konsultan Teknik
ikut Sentra /Puslitbang Peneliti dan Pengembang HAKI, pengelola HAKI
HAKI Unila
Bagian Perencanaan absen Perencana dan sinkronisasi antar lembaga
Unila
absen FH UBL Konsultan Hukum /HAKI, Advokat, Pengacara
absen FT UBL Konsultan Teknik
ikut Sentra HKI UBL Peneliti dan Pengembang HAKI, pengelola HAKI
absen Universitas Teknokrat Jejaring HAKI Lampung
Indonesia
absen IBI Darmajaya Jejaring HAKI Lampung
absen PoliNela Jejaring HAKI Lampung
absen HIPMI IPR Customer, Pembeli Lisensi
absen APINDO IPR Customer, Pembeli Lisensi
absen UMKM IPR Customer, Pembeli Lisensi
absen Dinas Koperasi dan UMKM Advokasi komersialisasi HAKI
Provinsi Lampung
Dinas Pariwisata absen Advokasi komersialisasi HAKI
dan Ekraf
Pemkab LamSel absen Pengayom para pemegang HAKI di daerahnya

 

Puslitbang HAKI LPPM Unila mendapat kesempatan menyampaikan materi dengan judul “ARTI PENTING PATEN DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING BANGSA”. Upaya ini penting dilakukan, tidak hanya fokus mengejar pendaftaran paten, namun juga komersialisasinya.

Bagai mana para stake holder mengusahakan pelayanan HAKI berbasis teknologi informasi sebagai mana WIPO dengan TISC-nya yang menyediakan para inovator dengan akses berbasis lokal, informasi teknologi kualitas tinggi, dan layanan terkait, menolong mereka mengeksploitasi potensi inovasi mereka dan membuat, memproteksi, mengatur HAKI mereka terutama PATEN. Untuk menindaklanjuti Hasil FGD dan WORKSHOP ini, perlu diusahakan kegiatan bersama, mulai dari sosialisasi HAKI hingga pembangunan paradigma bahwa HAKI adalah investasi bukan biaya, mengambil momentum perayaan Hari Kekayaan Intelektual se-Dunia ke-17 yaitu 26 April 2017.

TISC = Technology and Innovation Support Centers

  • Access to online patent and non-patent (scientific and technical) resources and IP-related publications;

Hal ini sudah disediakan DJKI di URL http://www.dgip.go.id sehingga kita cukup menyediakan tenaga konsultan tempat bertanya para inovator terhadap fasilitas yang ada terutama terkait PATEN. Untuk urusan ini dirasakan pihak kampus lebih berkompeten, oleh karena itu hal ini perlu menjadi perhatian PoliNela, Unila, IBI Darmajaya, UBL, dan Universitas Teknokrat Indonesia. Paten mempunyai arti penting karena terkait teknologi yang dihasilkan oleh para inventor yang perlu didukung inovasi daerah dongkrak kemandirian dan daya saing bangsa. Perlu upaya percepatan inovasi dalam mendukung pencapaian daya saing bangsa yang memadai.

 

  • Assistance in searching and retrieving technology information;

Di DJKI, fasilitas masih tersebar di berbagai link sehingga bisa menyulitkan inovator harus mulai dari mana? Di sini bisa dijalankan peran dari Komunitas HAKI Lampung yang akan kita bentuk, khususnya para anggota kalangan kampus dari unsur Di(s)kominfo (Divisi /Dinas Komunikasi Informasi) menggunakan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) untuk mengelola 3C (Content, Computer, Communication). Kegiatan kita adalah INTELLECTUAL PROPERTY WORKSHOP, dalam rangka penguatan Sentra Kekayaan Intelektual bagi tiga pihak yaitu:

  1. UMKM –> ditangani oleh Diskop & UMKM;
  2. Peneliti –> ditangani oleh PoliNela, IBI Darmajaya, Universitas Teknokrat Indonesia, UBL, Unila;
  3. Pengusaha –> ditangani oleh APINDO, HIPMI.

 

  • Training in database search;

Di DJKI ada fasilitas e-Tutorial DJKI yang tentu kurang sentuhan manusiawi karena di-remote ke Jakarta pada hal para inovator tersebar se-Indonesia. Di sini peran Komunitas HAKI Lampung untuk menyatukan kontribusi terkait pelatihan itu dilaksanakan secara bergiliran antar-anggota khususnya kalangan kampus sehingga bisa menghemat biaya. Inilah RTL, rencana tindak lanjut yaitu kita peserta workshop bergotong royong membangun komunitas ini. Sudah dikontribusi oleh Unila dan Kanwil Kemenkumham. Untuk event paling dekat yaitu Peringatan Hari Kekayaan Intelektual se-Dunia, siapa yang mau menghelat? Temanya apa?

 

  • On-demand searches (novelty, state-of-the-art and infringement);

Di DJKI, fasilitas ini sudah ada di Fasilitas Online. Kita cukup menyediakan konsultan yang memandu para inovator yang melakukan pencarian. Semua pihak sebaiknya menyediakan konsultan-nya sesuai segmen masing-masing. Disepakati dalam FGD bahwa start up (pengusaha pemula) sebaiknya melindungi produk dan jasa yang diproduksinya dengan Sertifikat HAKI terutama paten dari DJKI. Untuk membangun kesadaran publik, alangkah baiknya kita ikuti jejak DJKI yaitu mengadakan seminar keliling. Contohnya Puslitbang HAKI LPPM mengadakan hal serupa dalam bentuk sarasehan keliling fakultas untuk kekayaan intelektual dengan tema yaitu “Peningkatan Pemahaman Pengelolaan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual”.

 

  • Monitoring technology and competitors;

Di DJKI, pemantauan itu berskala nasional untuk kepentingan nasional sehingga kurang detil per-provinsi. Di sini peran Komunitas HAKI Lampung untuk mensinergikan pemantauan dengan kepentingan skala Provinsi Lampung atau bahkan lebih kecil lagi jangkauannya. Pemantauan itu akan didiskusikan dalam diskusi berkala periode berikutnya dalam bentuk sarasehan, FGD, workshop, dll. Untuk skala Lampung perlu diperhatikan:

  1. Perda Provinsi Lampung No. 6 /2007 tentang Rencana Pembangungan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025 –> Pengembangan IPTEKS untuk ekonomi diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemanfaatan IPTEKS dalam rangka mendukung daya saing secara global. Hal ini dilakukan melalui peningkatan penguasaan dan penerapan secara luas IPTEKS di dalam sistem produksi, pengembangan lembaga penelitian yang memiliki kemandirian di dalam pembiayaan, perwujudan sistem pengakuan atas hasil temuan (royalty system, patent, HKI) dan kualitas produk (SNI, ISO), penerapan standar mutu mengacu pada sistem pengukuran, standarisasi, pengujian dan mutu, serta peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana IPTEKS;
  2. Perda Provinsi Lampung No. 3 /2009 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung –> Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah;
  3. Perda Provinsi Lampung No. 4 /2016 tentang Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung –> karya intelektual, hak karya intelektual, kekayaan intelektual, hak kekayaan intelektual.

 

  • Basic information on industrial property laws, management and strategy, and technology commercialization and marketing.

Di DJKI, sudah ada fasilitas di Berita Resmi KI, Liputan Humas dan Informasi Terbaru. Kita cukup menyediakan konsultan untuk tempat bertanya terkait informasi dasar itu. Di sini pentingnya Komunitas HAKI Lampung untuk mendiskusikan pengaturan dan strategi, komersialisasi dan pemasaran sehingga terjadi sinergi mendorong simbiose mutualisme.

Kita bisa menyatukan kerja khususnya di kantor Bandar Lampung dan Menara Siger dengan sistem informasi sehingga efisien seperti penampakan petugas TISC di Filipina tertera di URL http://www.wipo.int/tisc/en/. Alhamdulillaah telah datang stake holder menghadiri FGD yang bisa mengelola sistem itu yaitu para utusan dari: 1] Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif, 2] Sentra HKI UBL, 3] Bagian Perencanaan Unila, 4] Puslitbang HAKI LPPM Unila, 5] Pemkab LamSel.

Sistem informasi Komunitas HAKI Lampung terdiri atas brainware, software, dan hardware. Lima stake holder itu bisa menjadi brainware pendiri dan pengelola, sekali gus menjadi sub-sistem. Software menjadi pendukung dengan mengintegrasikan content, computer, communication (dua ce terakhir menjadi hardware) yang diinvestasikan masing-masing stake holder.

Konstruksi software untuk sistem di dunia nyata menggunakan pendekatan berorientasi objek dengan referensi buku Object-oriented Development, The Fusion Method, karya Derek Coleman dkk, penerbit Prentice Hall International Editions. Individual aspeknya adalah: 1] Bagai mana menstrukturkan sistem, 2] Bagai mana menggunakan pewarisan sifat (kaderisasi dengan diklatsar HAKI), 3] Bagai mana membentuk analisis berorientasi objek.

 

Tinggalkan Balasan