FGD DRD 12 03 2018

Berdasarkan undangan

Dilakukan pembahasan /kajian sbb. Terkait info di

http://lampung.tribunnews.com/2018/03/12/pjs-gubernur-didik-dorong-revitalisasi-lada-lampung

FGD –> 1. Mencari akar permasalahan yang menyebabkan lada Lampung menurun;

Sebagai Produsen bahan mentah, Lampung Masih Impor Kopi dan Lada terutama produk yang siap konsumsi –> Bangun industri olah bahan mentah lada menjadi produk lada siap konsumsi!

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/03/15/p5mzxh335-sebagai-produsen-lampung-masih-impor-kopi-dan-lada

2. Menghasilkan upaya revitalisasi lada Lampung. Riset –> Ujung tombak pengambilan keputusan Daerah. Riset belum menjadi budaya dalam mengambil kebijakan di Daerah. Riset dibutuhkan dalam membuat inovasi.

PUSLITBANG HAKI: Ada satu pendaftaran paten tercatat atas nama Syaiful Bahri, M.Si., Kimia, FMIPA, 197308252000031001, 0025087305, Lektor, III/c, syaiful_bahri@fmipa.unila.ac.id, walau pun gagal diperoleh sertifikatnya yaitu

IDENTIFIKASI SENYAWA ALKALOID DAN TERPENOID DARI BUAH LADA (PIPER NIGRUM LINN) DAN UJI AKTIVITASNYA SEBAGAI INSEKTISIDA BOTANI TERHADAP HAMA KUBIS-KUBISAN (PLUTELLA XYLOSTELLA)

Mungkin hasil penelitian ini bisa menjadi sumbangan Unila untuk revitalisasi lada di Lampung untuk menghasilkan insektisida botani terhadap hama kubis-kubisan misalnya brokoli.

DRD –> 1. Memberi saran dan pemikiran terhadap program pembangunan ke depan; 2. Evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan di Lampung, dihasilkan banyak produk jagung & padi, namun pemasaran masih kurang, termasuk komoditi lada; 3. Mitra Pemda dalam kajian /analisis tentang potensi ristek di Daerah.

PUSLITBANG HAKI: Sarannya adalah membangun interkoneksi antar-institusi HAKI, HKI, KI di berbagai perguruan tinggi se-Lampung seperti

https://www.facebook.com/Asosiasi-Sentra-Kekayaan-Intelektual-DIY-Jateng-319750998358137/

Pembentukan Asosiasi Sentra KI DIY&Jateng

EVALUASI TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN LAMPUNG: Halaman pertama hasil pencarian Google hanya menyatakan program yang tereksekusi adalah Kanwil Kemenkumham Lampung sudah menjalin kerja sama litbang haki.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam penelitian dan pengembangan:

  1. kebijakan,
  2. peraturan,
  3. perkembangan praktik penerapan dan perlindungan hak kekayaan intelektual masyarakat daerah ini.

Sebaiknya Pemda juga memanfaatkan jejaring kerja sama tersebut. Aspeknya,  tidak hanya melingkupi berbagai kalangan masyarakat di dalam negeri, tapi juga hingga regional ASEAN seperti permohonan merek, paten, desain industri, perpanjangan merek, hak cipta, e-Pengaduan pelanggaran HAKI, status permohonan kekayaan intelektual, penelusuran Paten Public Domain Indonesia (P3DI), sistem klarifikasi merek, informasi pemeliharaan paten, electronic book patent, peluncuran berita resmi kekayaan intelektual pada web resmi maupun info terbaru di media sosial.

Dengan kesepakatan kerja sama dengan perguruan tinggi ini, Kemenkumham RI Lampung melihat fungsi dan peran sivitas akademika kampus, terutama melalui fakultas terkait, agar dioptimalkan karena mampu menganalisis dan mencari solusi terkait berbagai fenomena atau permasalahan HAKI. Sebaiknya Pemda mengikuti jejak Kanwil Kemenkumham ini, melibatkan fakultas yang ada di kampus, sesuai kompetensi. Perlu dipikirkan tata cara atau mekanisme yang dapat dilakukan pihak kampus dalam mengalihteknologikan kekayaan intelektual dan hasil penelitian maupun pengembangan kekayaan intelektual di tengah masyarakat, tentu melibatkan Pemda.

Perlu MoU Pemda – kampus agar perguruan tinggi mampu menerapkan kajian akademis intelektual serta membantu pengembangan hasil kegiatan litbang di lingkungan masing-masing baik dalam pertukaran informasi tentang kebijakan, peraturan, perkembangan praktik penerapan dan perlindungan HAKI yang nantinya akan berguna bagi masyarakat di wilayahnya Pemda.

Melalui kesepakatan dengan kampus, Pemda mampu mengaplikasikan perlindungan HAKI tingkat personal, kelompok, hingga instansi. Pihak kampus memberikan rekomendasi penerbitan sertifikat HAKI, terakui negara dikeluarkan Kemenkumham via Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sehingga memberikan kemudahan bagi para pihak pengurus melalui lembaga pendidikan tinggi lewat sentra dan litbangnya.

Tinggalkan Balasan